KEPAILITAN

Istilah gagal bayar dikenal dan dipergunakan dalam dunia keuangan untuk

menggambarkan suatu keadaan dimana seorang debitur tidak dapat memenuhi

kewajibannya sesuai dengan perjanjian utang piutang yang dibuatnya misalnya tidak melakukan pembayaran angsuran ataupun pelunasan pokok utang sesuai dengan kesepakatan termasuk melakukan pelanggaran atas persyaratan kredit sebagaimana diatur di dalam kontra. Kondisi ini dapat terjadi pada semua kewajiban utang termasuk obligasi, kredit pemilikan rumah, pinjaman perbankan, surat sanggup bayar, Medium Term Note , dan lain-lain perjanjian yang bersifat utang.

Perbedaan istilah

Istilah "gagal bayar" ini haruslah dibedakan dengan "penundaan kewajiban pembayaran utang" (PKPU) dan "pailit". "Gagal bayar" secara esensial berarti bahwa seorang debitur tidak melakukan pembayaran utangnya. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau dikenal juga dengan istilah moratorium adalah suatu istilah hukum yang digunakan untuk menunjukkan keadaan seorang debitur yang tidak mampu melakukan pembayaran utangnya. Sedangkan pailit atau bangkrut adalah suatu istilah hukum yang menunjukkan adanya pengawasan pengadilan atas suatu perusahaan yang mengalami moratorium atau gagal bayar.

Kelalaian ini dapat dikelompokkan kedalam 2 kategori yaitu gagal bayar dan

kelalaian tekhnis.

* Gagal bayar terjadi apabila sipeminjam tidak mampu untuk melaksanakan

pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati baik atas bunga

maupun atas utang pokok.

* Kelalaian tehnis terjadi apabila suatu larangan yang menjadi persyaratan utang

dilanggar. Persyaratan ini misalnya berupa ketentuan atas batasan tertentu dari modal atau rasio keuangan, modal kerja maupun pembatasan tindakan hukum perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur seperti penjualan aset, pembayaran deviden, merger, dll.

Pada kebanyakan perjanjian utang (termasuk utang perusahaan, KPR, pinjaman bank), utang pokok dapat dengan seketika menjadi jatuh tempo pembayarannya apabila terjadi gagal bayar. Dan umumnya, apabila seorang debitur mengalami gagal bayar atas suatu utang kepada kreditur manapun juga maka dalam perjanjian yang mengandung ketentuan mengenai "gagal silang" atau lebih dikenal dalam dunia keuangan dengan istilah persyaratan "cross default" seketika itu juga seorang debitur akan dinyatakan juga gagal bayar atas utang lainnya.

Dalam hal terjadinya gagal bayar ini maka kreditur biasanya akan segera

memproses kegagalan tersebut dengan proses hukum yang berlaku ( misalnya

mengajukan gugatan kepailitan atau permohonan eksekusi penyitaan jaminan) guna mengamankan hak kreditur dalam menagih pelunasan utang tersebut.

Debitur asing seperti misalnya suatu negara, pada umumnya tidak dapat digugat di pengadilan untuk dinyatakan pailit berdasarkan jurisdiksi hukum yang berlaku dinegara tersebut sehinga dengan demikian gagal bayar tersebut tidak memiliki sanksi hukum.

Di Indonesia, pengadilan yang berwenang melakukan pengawasan atas harta

kepailitan ini adalah Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan pada Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN

KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG mengatur hal-hal sbb :

Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan

dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hokum Debitor. Apabila Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitor.

Jika Debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya

meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan. Apabila debitur tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan ataukantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan

tempat tinggal masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk

seluruh utang firma. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan, kecuali terhadap:

a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungandengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;

b. segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau

c. uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban member nafkah menurut Debitor Pailit meliputi istri atau suami dari Debitor Pailit yang menikah dalam persatuan harta. Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Semua perikatan Debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.

Kurator

Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator:

a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;

b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

Kurator adalah:

a. Balai Harta Peninggalan; atau

b. Kurator lainnya.

* orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian

khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta

pailit; dan

* terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di

bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pasar modal

Pasar Modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan modal, seperti obligasi dan efek. Pasar modal berfungsi menghubungkan investor, perusahaan dan institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Pasar Modal di Indonesia terdiri atas lembaga-lembaga sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Pasar Modal

2. Bursa efek, saat ini ada dua: Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya namun sejak akhir 2007 Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia

3. Perusahaan efek

4. Lembaga Kliring dan Penjaminan, saat ini dilakukan oleh PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (PT. KPEI)

5. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, saat ini dilakukan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI)

Surat berharga komersial

Surat berharga komersial atau Commercial paper adalah sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank berkapitalisasi besar serta perusahaan. Biasanya instrumen ini tidak digunakan sebagai investasi jangka panjang melainkan hanya sebagai pembelian inventaris atau untuk pengelolaan modal kerja. Dimana biasanya instrumen ini dibeli oleh lembaga keuangan karena nilai nominalnya terlalu besar bagi investor perorangan, dan termasuk dalam kategori investasi yang sangat aman sehingga imbal hasil dari surat berharga komersial ini juga rendah. Ada empat macam bentuk dasar dari

surat berharga komersial ini yaitu :

a. Surat sanggup bayar

b. Cek

c. Deposito

d. Wesel aksep (Bank draft)

Jatuh tempo dari surat berharga komersial ini tidak melebihi 9 bulan serta

penggunaannya hanya untuk keperluan pembayaran transaksi maka surat berharga

komersial ini dikecualikan dari kewajiban pendaftaran sebagai surat berharga yang dapat diperdagangkan oleh komisi pengawas bursa efek Amerika (Securities and Exchange Commission-SEC)

Apabila suatu usaha telah sedemikian besarnya dan memiliki peringkat kredit

yang tinggi maka penggunaan surat berharga komersial ini sebagai sumber pembiayaan akan lebih murah daripada menggunakan sumber pembiayaan dari pinjaman bank.Sehingga surat berharga ini dapat dianggap alternatif sumber pembiayaan selain bank. Namun demikian banyak perusahaan tetap mengambil fasilitas kredit sebagai perlindungan atas surat berharga komersial yang diterbitkannya. Dalam keadaan demikian, bank seringkali mengenakan biaya atas fasilitas kredit tersebut walaupun kenyataannya dana kredit tersebut belum digunakan. Walaupun imbalan ini nampaknya suatu keuntungan bagi bank namun apabila perusahaan tersebut menggunakan fasilitas kredit tersebut guna membayar surat berharga komersialnya yang jatuh tempo maka seringkali perusahaan tersebut akan sulit mengembalikan kredit yang diambilnya.

Terdapat dua cara penerbitan surat berharga yaitu

1. Penerbitan langsung ini biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan yang memiliki kebutuhan tetap atas pinjaman dalam jumlah besar yang memilih melakukan penerbitan langsung yang lebih ekonomis dibandingkan menggunakan pialang investasi.

2. Penerbitan secara tidak langsung yaitu dijual kepada pialang dan pialang tersebutlah yang memperdagangkannya di pasar uang.

Perkembangan surat berharga komersial ini di Indonesia diawali pada tahun

1980 dimana pemerintah mengeluarkan serangkaian paket kebijakan deregulasi pada sektor riel, sektor finansial, sektor investasi dimana surat berharga komersial ini adalah merupakan salah satu bentuk pengembangan pasar finansial.

Penerbitan surat berharga komersial di Indonesia juga harus memperoleh

peringkat dari Lembaga Pemeringkat Kredit (Credit Rating). Di Indonesia dikenal dengan nama PT. PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia) yang berdiri pada tahun 1993.

Definisi commercial paper di Indonesia diartikan sebagai suatu obigasi jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo berkisar 2 sampai 270 hari, yang dikeluarkan oleh bank atau perusahaan atau peminjam lain kepada investor yang mempunyai uang tunai untuk sementara waktu. Instrumen tersebut tidak ada jaminannya (unsecured instrument) dan biasanya diberikan secara discount namun ada juga yang memberikan bunga tertentu”.

Syarat-syarat penerbitan surat berharga komersial

*Berjangka waktu paling lama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari

*Diterbitkan oleh perusahaan bukan bank

*Mencantumkan :

- Klausula sanggup dan kata-kata “Surat Sanggup” di dalam teksnya dan dinyatakan dalam bahasa Indonesia.

- Janji tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.

- Penetapan hari bayar

- Penetapan pembayaran

- Nama pihak yang harus menerima pembayaran atau penggantinya

- Tanggal dan tempat surat sanggup diterbitkan

- Tanda tangan penerbit

Pada halaman muka commercial paper sekurang-kurangnya dicantumkan halhal

sebagai berikut :

- Kata-kata "Surat Berharga Komersial" (Commercial Paper) yang ditulis katakata

"Surat Sanggup"

- Pernyataan “tanpa protes” dan “tanpa biaya” sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 176 jo Pasal 145 KUHD ;

- Nama bank atau perusahaan efek dan nama serta tanda tangan pejabat bank atau

perusahaan efek yang ditunjuk sebagai agen tanda keaslian Commercial Paper,

tanpa penempatan logo atau perusahaan efek secara mencolok ;

- Nama dan alamat bank atau perusahaan yang ditunjuk sebagai pembayar tanpa

penempatan logo bank atau perusahaan secara mencolok ;

- Nomor seri Commercial Paper ;

- Keterangan cara penguangan Commercial Paper sebagaimana diatur dalam

pasal 4 surat keputusan ini. Pada halaman belakang Commercial Paper dicantumkan hal-hal sebagai

berikut :

- Pernyataan mengenai endosemen blanko tanpa hak regres dengan klausula

"Untuk saya kepada pembawa tanpa hak regres".

- Cara perhitungan nilai tunai

Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat juga disebut Sukuk Negara adalah merupakan surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan yang akan menerbitkan SBSN ini adalah merupakan perusahaan yang secara khusus dibentuk guna kepentingan penerbitan SBSN ini. SBSN atau sukuk negara ini adalah merupakan suatu instrumen utang piutang tanpa riba sebagaimana dalam obligasi, dimana sukuk ini diterbitkan berdasarkan suatu aset acuan yang sesuai dengan prinsip syariah. SBSN dapat berupa:

1. SBSN ijarah, yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah (akad sewa

menyewa atas suatu aset)

2. SBSN mudharabah,yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad mudharabah

(akad kerjasama dimana salah satu pihak menyediakan modal (rab al-maal) dan

pihak lainnya menyediakan tenaga dan keahlian ( mudharib) dimana kelak

keuntungannya akan dibagi berdasarkan persentase yang disepakati sebelumnya,

apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut adalah menjadi beban dan tanggung jawab pemilik modal)

3. SBSN musyarakah,yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad musyarakah (akad kerjasama dalam bentuk penggabungan modal)

4. SBSN istisna’, yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad istisna’ (akad jual beli untuk pembiayaan suatu proyek dimana cara ,jangka waktu penyerahan barang dan harga barang ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

5. SBSN berdasarkan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah,

6. SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih jenis akad.

Hingga 14 September 2007, Rancangan Undang-undang (RUU) SBSN ini

belum mendapatkan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiasehingga penerbitan SBSN di Indonesia belum dapat dilakukan.Pembahasan RUU SBSN ini telah berlangsung sejak tahun 2005.

Efek (keuangan)

Efek atau dalam istilah bahasa Inggris disebut security adalah merupakan suatu surat berharga yang bernilai serta dapat diperdagangkan . Efek dapat dikategorikan sebagai hutang dan ekuitas seperti obligasi dan saham. Perusahaan atapun lembaga yang menerbitkan efek disebut penerbit. Efek tesebut dapat terdiri dari surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, unit penyertaan kontrak investasi kolektif (seperti misalnya reksadana, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivative dari efek. Kualifikasi dari suatu efek adalah berbeda-beda sesuai dengan aturan di masing-masing negara.

Efek dapat berupa sertifikat atau dapat berupa pencatatan elektronis yang

bersifat :

1. Sertifikat atas unjuk, artinya pemilik yang berhak atas efek tersebut adalah

sipembawa / pemegang efek.

2. Sertifikat atas nama artinya pemilik efek pemilik yang berhak atas efek tersebut

adalah yang namanya tercatat pada daftar yang dipegang oleh penerbit atau biro

pencatatan efek.

          Sertifikat atas unjuk adalah dapat diperdagangkan setiap saat dan memberikan hak kepada siapa saja yang membawa / memegang efek tersebut ( misalnya hak untuk menerima pembayaran apabila efek yang dipegangnya adalah efek bersifat hutang dan hak untuk memberikan suara apabila efek yang dipegangnya adalah efek bersifat sekuritas). Pemindahan hak dilakukan secara fisik dengan menyerahkan instrument tersebut dari tangan ke tangan, dalam beberapa kasus penyerahan dilakukan dengan menanda tangani bagian belakang sertifikat efek serta menyerahkannya kepada pemegang baru.

          Sertifikat atas nama adalah sertifikat efek yang mencantumkan nama dari

pemegang sertifikat efek, dimana penguasaan sertifikat efek secara fisik tidak

memberikan hak bagi sipembawa sertifikat efek ini. Penerbit efek ataupun biro

pencatatan efek yang ditunjuk akan melakukan pendaftaran pemegang efek dimana

pengalihan hak hanya diakui apabila pengalihan hak tersebut telah dicatatkan

dalam daftar pemegang efek.

          Penerbit efek adalah perusahaan dagang, badan pemerintah, pemerintahan setempat, dan organisasi international serta supranasional seperti Bank Dunia. Surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah disebut juga obligasi pemerintah ( dalam bahasa Inggris disebut government bonds atau sovereign bonds) yang biasanya memiliki tingkat suku bunga lebih rendah daripada obligasi perusahaan

          Untuk tujuan investasi: fungsi ekonomi secara tradisional dari pembelian efek adalah untuk tujuan investasi dengan tujuan memperoleh bunga ataupun keuntungan nilai jual. Surat hutang biasanya memberikan bunga yang lebih tinggi dibandingkan bunga deposito dan pada saham menjanjikan suatu pertumbuhan nilai saham tersebut. Investor saham dapat juga mengambil alih pengendalian bisnis dari perusahaan penerbit saham. Apabila terjadi gagal bayar atas bunga yang dijanjikan maka pemegang surat hutang dapat melakukan pengambil alihan perusahaan dan melakukan likuidasi guna memperoleh kembali investasinya.

          Efek dapat dikalsifikasikan atas 2 jenis yaitu efek bersifat hutang dan efek bersifat ekuitas. Efek bersifat hutang ini dapat disebut sebagai surat hutang, obligasi atau surat berharga komersial tergantung dari tenggang waktu jatuh tempo pembayarannya ataupun ciri-ciri lain. Pemegang efek bersifat hutang ini secara khusus berhak atas pembayaran pokok hutang beserta bunganya beserta hak-hak lainnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam persyaratan penerbitan surat hutang seperti misalnya hak untuk memperoleh informasi tertentu. Efek bersifat hutang ini biasanya diterbitkan dengan jangka waktu jatuh tempo yang tetap dan hanya dapat diuangkan pada saat tanggal jatuh tempo efek. Efek ini dapat disertai jaminan ataupun tanpa disertai jaminan, dan apabila tanpa disertai jaminan maka dapat diperjanjikan dalam penerbitan efek bahwa pemegang efek adalah memiliki peringkat yang tertinggi dibandingkan peringkat pemberi hutang tanpa jaminan lainnya dalam hal terjadinya kepailitan.

          Obligasi perusahaan adalah merupakan surat hutang dari perusahaan

perdagangan atau industri yang memiliki jangka waktu jatuh tempo yang lama biasanya paling sedikit 10 tahun.

Surat berharga komersial atau biasa juga disebut commercial paper adalah

merupakan bentuk sederhana dari efek bersifat hutang yang biasanya berupa cek dengan tanggal jatuh tempo pembayaran tidak melebihi 270 hari dan termasuk golongan instrumen yang likuid. Instrumen pasar uang adalah merupakan instrumen hutang jangka pendek yang memiliki karakteristik menyerupai deposito. Instrumen ini sangat likuid sehingga seringkali disebut mendekati tunai.

Obligasi pemerintah biasanya merupakan surat hutang jangka menengah dan jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara dan bunganya lebih rendah daripada obligasi perusahaan dan digunakan sebagai sumber pembiayaan bagi pemerintahan. Obligasi pemerintah Amerika disebut treasuries, yang di Indonesia dikenal dengan nama Surat Utang Negara (SUN)oleh karena likuiditasnya dan rendahnya tingkat resiko. Instrumen ini juga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan suplai uang dalam operasi pasar oleh Bank Sentral diluar Amerika.

Obligasi pemerintah daerah dikenal di Amerika dengan nama municipal bondsyaitu surat hutang yang diterbitkan oleh negara bagian, propinsi, wilayah, daerah ataupun unit pemerintahan lainnya selain daripada obligasi negara.

Obligasi supranasional yang merupakan surat hutang dari suatu organisasi

internasional seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (International

Monetary Fund), bank pembangunan regional (seperti misalnya Asian DevelopmentBank) dan lembaga lainnya.Efek bersifat ekuitas ini adalah merupakan saham dari suatu perusahaan (yang biasanya merupakan saham biasa namun termasuk juga saham preferen). Pemegang efek

bersifat ekuitas ini adalah merupakan pemegang saham. Tidak seperti pada surat hutang yang mensyaratkan adanya pembayaran bunga secara teratur kepada si pemegang efek, pada efek bersifat ekuitas ini si pemegang efek tidak berhak atas pembayaran apapun.

Apabila terjadi kepailitan maka nilai sahamnya hanya berupa sisa harta perseroan setelah dikurangi pembayaran hutang (apabila ada) terhadap seluruh kreditur perseroan. Pemegang saham juga berhak atas keuntungan perusahaan dan kenaikan harga saham dimana pemegang efek bersifat hutang hanya berhak atas bunga dan pembayaran kembali pokok hutang, namun semua ini kembali tergantung pada kemapuan manajemen

perusahaan dalam mengelola perseroan. Pemegang efek bersifat hutang hanya memiliki hak suara hanya dalam hal kepailitan perseroan sedangkan pemegang efek bersifat ekuitas ini memiliki suatu hak secara pro rata atas kendali perseroan dimana pemegang saham mayoritas biasanya dapat memimpin dan mengendalikan perseroan.

Peraturan perdagangan efek

Di Amerika, penjualan efek kepada publik harus didaftarkan terlebih dahulu pada

komisi pengawas pasar modal Amerika (U.S. Securities and Exchange Commission - SEC). Aturan tambahan dari perdagangan efek juga dilakukan oleh badan independent yang biasa dikenal dengan istilah Self Regulatory Organizations (SROs), seperti NASD ( dahulu merupakan pemilik dari NASDAQ) atau Municipal Securities Rulemaking Board (MSRB).

Di Indonesia, yang dapat melakukan penawaran umum hanyalah emiten yang

telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif. Selain itu, tidak satu pihak pun dapat menjual efek dalam penawaran umum, kecuali pembeli atau pemesan menyatakan dalam formulir pemesanan efek bahwa pembeli atau pemesan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca prospektus berkenaan dengan efek yang bersangkutan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan.